BERITA

PENDUDUK BERDOMISILI LEBIH DARI 1 TAHUN WAJIB MEMBUAT SURAT PINDAH

13 Juni 2019

Ditulis oleh : PIAK - Bidang :

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan semua penduduk Indonesia bebas bepergian ke manapun di wilayah Indonesia. Namun, Kemendagri mengingatkan agar orang-orang yang berpindah atau perantau segera mengurus berkas administrasi kependudukan seperti KTP di domisili barunya.

"Dalam sistem administrasi kependudukan kita lebih dari satu tahun orangnya harus pindah dan dia berdomisili di situ. Maka, saya mengimbau yang mau merantau itu kalau memang niat mau pindah, bawa surat pindah sekalian karena prinsip dasarnya sekarang pengurusan itu kita potong birokrasinya," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif, di Gedung Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Kemendagri, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (11/6/2019).

Dia mengatakan saat ini untuk mengurus KTP lebih mudah. Kemendagri, katanya, sudah memotong proses dari sebelumnya butuh empat langkah, kini tinggal satu langkah saja.

"Untuk pindah tidak perlu membawa pengantar RT/RW. Cukup membawa KK (Kartu Keluarga) menuju Dinas Dukcapil. Jadi hanya satu langkah saja. Dulu kan langkahnya ada empat, pengantar RT, RW, Kelurahan, Dukcapil, yang tiga langkah sudah kita potong tinggal satu langkah saja. Bawa fotokopi KK dan datang ke Dinas Dukcapil," jelasnya.

Zudan mengatakan Dinas Dukcapil dari daerah asal akan menerbitkan surat keterangan pindah ke daerah baru. Nantinya, daerah tujuan tidak boleh menolak orang yang ingin berpindah itu dan harus memproses perpindahan KTP orang tersebut. 

"Saat dia mau pindah dipastikan tujuannya rumah sendiri atau numpang atau rumah kontrakan. Kalau rumahnya numpang dia harus minta izin kepada yang ditumpangi boleh nggak saya punya KK di situ. Jangan sampai saya kontrak kemudian tinggal di rumah kontrakan alamat di KK kontrakan itu tidak minta izin si pemilik rumah. Nanti kalau ada tagihan-tagihan kartu kredit, utang bank, jatuhnya di situ semua. Nah ini tidak dibolehkan. Maka etika ber-administrasi kependudukannya harus dijaga. Kalau rumahnya sendiri bebas," ucapnya.

" pungkas Zudan. (haf/hri)